![]() |
| Foto:Ist |
MINUT – Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda mengungkapkan kekecewaannya. Sudah lama beredar kabar adanya permintaan uang untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan kepala sekolah, namun hingga kini tidak ada satu pun kepala sekolah yang berani melapor. Ia pun membuka opsi mengganti seluruh kepala sekolah di Minut.
Pernyataan ini disampaikan Joune dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dan sosialisasi pendidikan antikorupsi antara Penyuluh Antikorupsi Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minut, Jumat (16/10/2026).
Joune mengaku telah menyebarkan nomor WhatsApp pribadinya agar siapa pun yang mengetahui adanya permintaan uang untuk menjadi kepala sekolah dapat melapor langsung. Namun, sejak periode pertama kepemimpinannya hingga kini, tidak ada satu pun laporan yang masuk.
“Padahal kami sudah sebar nomor WhatsApp kami, agar laporkan isu ada yang meminta uang untuk jadi kepala sekolah, tapi tidak satupun sejak periode pertama sampai sekarang yang berani WA,” kata Joune dengan nada kecewa, dikutip dari Tribun Manado.
Ia menegaskan akan merahasiakan identitas pelapor. “Saya bilang, kita akan jamin siapa pun yang bawa secret,” ujarnya.
Joune mengungkapkan bahwa isu ini sebelumnya sudah ditindaklanjuti dengan meminta Inspektorat melakukan investigasi. Hasilnya, kabar tersebut memang ada, tetapi tidak ada yang mau mengaku.
Ia menilai situasi ini sebagai ironi. Para kepala sekolah disebut lebih takut kepada oknum misterius yang diduga bisa mengatur jabatan, ketimbang kepada bupati yang memiliki kewenangan resmi.
“Coba dibayangkan betapa powerful-nya pengaruh oknum-oknum ini. Ke bupati saja mereka tidak berani,” kata Joune.
“Ganti Dulu Semua, Mulai dari Nol”
Sebagai jalan keluar dari kebuntuan ini, Joune melontarkan gagasan drastis: mengganti seluruh kepala sekolah di Minut dan memulai penataan dari awal.
“Ganti dulu semua ini kepala sekolah. Mulai dari nol,” tegasnya.
Ia berharap, jika mereka yang diduga sudah menyetorkan uang kepada oknum misterius tersebut kemudian diganti, mereka akan terdorong untuk speak up dan mengungkap kebenaran.
Meski demikian, Joune tidak menyatakan bahwa seluruh kepala sekolah terlibat. Sorotannya adalah beredarnya informasi, minimnya keberanian melapor, serta sulitnya memperoleh bukti yang dapat ditindaklanjuti.
Dalam kesempatan itu, Joune juga mengaitkan momentum sosialisasi antikorupsi dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada 15 Oktober 2026. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa risiko korupsi dapat menjangkau semua penyelenggara pemerintahan.
Joune menegaskan, persoalan dugaan permintaan uang untuk jabatan kepala sekolah ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Pengungkapan fakta dinilai penting agar tata kelola pendidikan di Minahasa Utara berjalan bersih dan berintegritas.(*)

