November 19, 2026

Husen Tuahuns

MANADO — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ALARM (ALIANSI RAKYAT MADANI) Sulawesi Utara, Husen Tuahuns, memberikan pandangan hukumnya terkait langkah politik Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Viktor Mailangkay, S.H., M.H., yang memutuskan mundur dari Partai NasDem dan dari jabatannya sebagai Ketua DPW NasDem Sulawesi Utara.

Menurut Husen Tuahuns yang juga seorang praktisi hukum, keputusan tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap status Viktor Mailangkay sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Ia menegaskan bahwa posisi wagub yang sedang dijabat Viktor saat ini berada dalam kondisi aman secara hukum.

“Jabatan beliau sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara aman. Mundurnya beliau dari Partai NasDem maupun dari kursi Ketua DPW NasDem Sulut tidak serta-merta menggoyang jabatan publik yang sedang beliau emban,” ujar Husen Tuahuns saat dihubungi, Selasa (29/9/2026).

Husen Tuahuns menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara posisi seorang anggota legislatif dengan seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mundur dari partai pengusungnya.

“Jika yang bersangkutan adalah anggota DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, maka mundurnya dari partai akan berimplikasi langsung pada status keanggotaannya. Langsung embang atau di-PAW,” tegas Husen, menggunakan istilah lokal yang berarti diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Ia merujuk pada Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai dasar hukum bagi mekanisme PAW tersebut. Dalam regulasi itu, seorang anggota legislatif yang berpindah atau keluar dari partai politiknya akan digantikan oleh calon berikutnya dari partai yang sama di daerah pemilihan yang sama.

“Di situ ada konsekuensi langsung. Partai punya kewenangan penuh atas kursi legislatif karena kursi itu secara hukum adalah milik partai,” jelas Aba Husen sapaan akrabnya yang juga disebut Sang Destroyer.

Namun, Husen menegaskan bahwa alasan hukum bagi mundurnya seorang wakil gubernur dari partai pengusungnya sangat berbeda dengan kasus legislatif.

“Partai politik tidak memiliki kewenangan untuk memecat atau memberhentikan seorang wakil gubernur dari jabatannya, meskipun yang bersangkutan telah mundur dari partai tersebut,” ujar Husen.

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah hanya dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya apabila memenuhi tiga alasan: pertama, meninggal dunia; kedua, mengundurkan diri atas permintaan sendiri; ketiga, diberhentikan karena melanggar hukum atau konstitusi, seperti terlibat korupsi atau tindak pidana berat lainnya.

“Tidak ada satu pun pasal dalam UU Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa diberhentikan karena mundur dari partai pengusungnya,” tegas Husen.

Dengan gaya khasnya, Husen Tuahuns kemudian mengibaratkan posisi Viktor Mailangkay dalam dunia sepak bola kini berstatus “bebas transfer” istilah yang menggambarkan seorang pemain yang tidak lagi terikat kontrak dengan klub mana pun, sehingga bebas menentukan arah kariernya sendiri.

“Dalam istilah sepak bola, Wagub Viktor Mailangkay itu bebas transfer. Aman bin nyaman,” ujarnya sambil tersenyum.

Untuk itu, Husen memastikan bahwa langkah mundurnya Viktor Mailangkay dari Partai NasDem tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan di Sulawesi Utara. Hubungan kerja antara Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay tetap berjalan normal sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Tidak ada kekosongan jabatan. Tidak ada mekanisme PAW untuk wagub. Yang ada adalah pilihan politik pribadi yang tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap jabatan publik yang sedang diemban,” tegas Husen.

Ia berharap masyarakat Sulawesi Utara tidak perlu khawatir dengan dinamika politik yang terjadi. Menurutnya, proses pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan, dan fokus utama para pemimpin daerah harus tetap pada pelayanan kepada masyarakat.

“Politik itu dinamis, tapi hukum itu tegas. Dan hukum mengatakan bahwa jabatan Wagub Viktor Mailangkay aman sampai masa jabatannya berakhir,” tandas Husen Tuahuns.

Lebih jauh Husen yang juga tercatat sebagai aktivis 98′ bersaksi bahwa Viktor Mailangkay sebagai orang yang baik. Klaim it disampaikan bukan tanpa alasan sebab dirinya pernah bersama sama sebagai legislator di DPRD Sulut.

“Pak Viktor ini adalah politisi yang baik dan elegan, apalagi jejak rekamnya sebagai legislator tak main main sudah tujuh periode mencatatkan dirinya sebagai legialator. Dan saya pribadi mengenalnya ketika sama sama sebagai anggota DPRD Sulut,” tukasnya.

Diketahui Pada 29 September 2026, di Kantor Pusat Partai NasDem, Jakarta, Viktor Mailangkay menyerahkan surat pernyataan bernomor 01-KHUSUS-MUNDUR/IX/2026 langsung kepada Ketua Umum Surya Paloh. Dalam surat itu, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulawesi Utara tersebut menyatakan mundur dari partai yang telah membesarkannya sejak 2022.(ayi*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *