![]() |
| Foto:Ist |
MANADO – Aroma tak sedap jelang suksesi rektor Unsrat Manado terhadap dugaan ketidaknetralan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc tercium semakin menguat.
Hal tak lepas dengan sejumlah kebijakan Plt Rektor yang dinilai melampaui kewenangan, terutama rangkaian pelantikan dan pengangkatan pejabat di lingkungan kampus, yang menuai sorotan sebagai upaya intervensi terhadap pemilihan rektor yang tahapan pendaftaran bakal calonnya dijadwalkan dimulai Senin, 2 November 2026.
Sorotan utama tertuju pada pelantikan Wakil Rektor III Dr. dr. Rocky Wilar, Sp.A, Subsp. Neo(K), dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Dr. Carla Felly Kairupan, Ph.D., Sp.KKLP pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Aula Kantor Pusat Unsrat lantai 4. Serta yg terbaru pelantikan Dr. Gerald Tamuntuan sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) periode 2026–2030 terinformasi pada Jumat, 30 Oktober 2026 pagi.
Padahal menurut kalangan akademisi, pelantikan Dekan FMIPA seharusnya cukup dilakukan melalui perpanjangan jabatan, bukan pelantikan baru. Apalagi, dekan yang dilantik merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran. Langkah ini dinilai sebagai modus Plt Rektor menanam budi yang berpotensi menimbulkan imbal balik pada proses pemilihan rektor di Senat Unsrat nanti.
“Padahal Plt Rektor bisa saja hanya memperpanjang jabatan Dekan FMIPA itu tanpa harus melantik baru. Ini sudah melewati batasnya sebagai Plt, tanpa ada persetujuan Kemenristek Dikti seperti yang disampaikan kepada kami di Senat,” tutur sumber resmi media ini yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan anggota Senat Unsrat, Jamaluddin Jompa sempat berjanji tidak akan melantik atau mengangkat pejabat di lingkup Unsrat tanpa arahan dan persetujuan Kemenristek Dikti. Namun, faktanya janji tersebut tinggal janji dan dilanggar dengan rangkaian pelantikan yang justru dilakukan menjelang suksesi.
Selain melantik WR III dan dua dekan, Plt Rektor juga diduga mengangkat dekan sebagai anggota senat. Dekan FKM yang dilantik terinformasi diduga merupakan istri dari salah satu anggota panitia pemilihan yang nota bene sekretaris tim pemenangan Rocky Wilar.
Sementara itu, Rocky Wilar sendiri baru saja dilantik sebagai WR III dan disebut-sebut akan menjadi bakal calon rektor. Adapun dekan yang diangkat berasal dari Fakultas Kedokteran, bukan dari basis fakultasnya sendiri.
Tidak hanya soal pelantikan, tugas panitia suksesi rektor juga dinilai telah diintervensi. Plt Rektor disebut dilarang mengangkat pejabat selama masa transisi, jika ada pejabat yang pensiun, cukup dilakukan perpanjangan.
Pelantikan yang dilakukan Plt Rektor dianggap menyalahi kewenangan karena seharusnya tidak dapat melakukan pelantikan tanpa persetujuan menteri, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Surat Edaran BAKN No. 2 Tahun 2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.
“Plt Rektor sudah melampaui kewenangan. Tugas utamanya hanya memastikan manajemen pelayanan dan kegiatan proses belajar tetap berjalan sesuai aturan, serta menyukseskan proses pemilihan rektor,” ujar sumber tersebut.
Akibatnya, suasana kondusif di lingkup Unsrat pun terancam. Aroma ketidaknetralan dalam prosesi pemilihan rektor membuat suksesi yang baru akan dimulai dianggap tidak murni dan sarat muatan kepentingan.
Persoalan ini bukan sekadar dinamika internal kampus. Dugaan perbuatan melawan hukum karena melampaui kewenangan yang dilakukan Plt Rektor Unsrat berpotensi menjadi gangguan yang mengancam jalannya pemerintahan, khususnya di daerah ini.
Jika konflik tercipta di lingkungan perguruan tinggi negeri di tanah Nyiur Melambai ini dikhawatirkan merembet dan mengganggu stabilitas pemerintahan yang tengah dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Jika mekanisme ini tidak segera diselesaikan secara benar dan sesuai aturan, potensi konflik ini dapat membuyarkan stabilitas yang telah dibangun, sehingga menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan dan pendidikan tinggi di daerah.
“Jangan sampai persoalan ini menjadi konflik yang lebih luas. Ini bisa mengancam jalannya pemerintahan di daerah dan stabilitas yang sedang dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkas sumber resmi.(ayi)

