November 19, 2026

Foto insert: Ketum Ormas Adat Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI), Stenly Sendouw pelapor terhadap Inal dan Maya Supit

MANADO – Aktifitas praktik tambang emas ilegal (PETI) yang membabi buta dan diduga dibalut dengan pencucian uang (TPPU) di wilayah Ratatotok, Minahasa Tenggara semakin merajalela.

Untuk itu, Polda Sulawesi Utara (Sulut)pun bergerak cepat menindaklanjuti laporan Ketua Ormas Adat Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI), Stenly Sendouw. Dimana sosok pengusaha tambang Inal Supit dan Maya Supit kini resmi berstatus sebagai pihak terlapor dalam kasus dugaan perusakan lingkungan dan TPPU yang mengancam kebebasan mereka.

Laporan aktivis Sulut Stenly Sendouw itu bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, berdasarkan dokumen yang diperoleh media ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (SP.Lidik) Nomor: SP.Lidik/171/X/RES.5.5.5/2026 tertanggal 26 Oktober 2026. Tak hanya itu, penyidik juga telah melayangkan surat panggilan klarifikasi kepada Stenly Sendouw untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada Kamis, 29 Oktober 2026 lalu.

“Iya saya sudah dimintai klarifikasi oleh penyidik terkait laporan saya,” ungkao Sendouw.

Diketahui, penindakan ini berawal dari laporan resmi Stenly Sendouw terkait dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin yang merambah kawasan Perkebunan/Hutan Alason, Perkebunan Tumalintung, dan Perkebunan Ogus di Kecamatan Ratatotok. Aksi brutal para bos tambang ini diduga kuat melanggar UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Yang paling menohok, laporan ini tidak berhenti pada perusakan lingkungan semata. Inal dan Maya Supit juga dilaporkan atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Artinya, penyidik tidak hanya memburu bukti aktivitas tambang ilegal di lapangan, tetapi juga akan membedah aliran dana hasil “bisnis kotor” tersebut.

Jika dugaan ini terbukti, kedua pengusaha tersebut tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekayaan mereka. Aparat penegak hukum berwenang untuk membekukan rekening dan menyita aset-aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan lingkungan tersebut.

Jerat hukum yang menanti Inal dan Maya Supit bukanlah hukuman ringan. Mengacu pada undang-undang yang disangkakan, mereka terancam hukuman penjara puluhan tahun.

Berdasarkan UU Minerba, pelaku penambangan tanpa izin dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda miliaran rupiah. Belum lagi jika terbukti melakukan perusakan hutan, ancaman hukuman bisa bertambah hingga 10 tahun penjara. Ancaman ini akan berlipat ganda dan jauh lebih berat ketika unsur TPPU terpenuhi. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, pelaku dapat dipidana dengan penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

“Kami mendesak Polda Sulut untuk tidak pandang bulu. Jangan biarkan para pengrusak lingkungan ini berkeliaran bebas. Usut tuntas aliran dana TPPU-nya, sita asetnya, dan hukum seberat-beratnya,” tegas Stenly Sendouw saat dikonfirmasi.(**) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *