Gibran Mundur Bukan Akhir Perkara, Husen Tuahuns: Persoalan Hukum Bisa Berlanjut hingga Pemakzulan

oleh -1 Dilihat
oleh

Husen Tuahuns

MANADO – Polemik hukum dan politik yang menyeret Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah mencuatnya wacana pengunduran diri dan langkah hukum yang akan ditempuh Gibran, desakan agar persoalan tersebut diproses melalui mekanisme konstitusional di DPR RI terus menguat.

Mantan aktivis 1998, Husen Tuahuns, SH, menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden itu tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Husen, yang akrab disapa Destroyer, persoalan tersebut harus dilihat dari dua sisi sekaligus, yakni pertanggungjawaban konstitusional dan kemungkinan konsekuensi hukum atas penerbitan maupun penggunaan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.

Ia menilai DPR RI memiliki peran penting untuk memastikan proses pengawasan dan penegakan konstitusi tidak berhenti di tengah dinamika politik nasional.

“Kalaupun Gibran mundur, bukan berarti seluruh persoalan selesai. Pengunduran diri tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Bola politik sekarang berada di tangan DPR RI,” tegas Husen, yang juga pernah menjabat anggota DPRD Minut dan DPRD Sulut.

Menurut dia, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai instrumen konstitusional untuk menilai dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan atau terdapat pelanggaran hukum yang relevan.

Lanjut Husen bahkan memperkirakan bahwa proses politik dapat bergerak langsung melalui mekanisme HMP, tanpa harus menunggu seluruh tahapan politik melalui hak interpelasi dan hak angket.

Selain itu, salah satu perkembangan paling menentukan dalam polemik ini adalah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 batal. MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 itu sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya yang sebelumnya tidak mengabulkan gugatan pemohon.

Bagi Husen, putusan MA tersebut menjadi landasan penting dalam melihat persoalan persyaratan pendidikan Gibran. 

Ia menilai langkah hukum lanjutan yang ditempuh Gibran tidak serta-merta dapat menghilangkan akibat hukum dari putusan MA yang telah dijatuhkan.

Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan tetap akan menempuh langkah hukum melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai kemungkinan pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

Namun, menurut Husen, langkah tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pembahasan pertanggungjawaban konstitusional.

Lebih jauh Husen menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata perseteruan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, yang dipertaruhkan adalah kepastian hukum, integritas jabatan publik, serta penghormatan terhadap konstitusi.

Ia berpendapat, proses politik harus tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sekalipun menghadapi turbulensi dan tekanan politik tingkat tinggi.

“Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya karena adanya dinamika politik. Jika memang terdapat dasar konstitusional untuk memprosesnya, DPR harus menjalankan fungsi dan kewenangannya secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Husen juga mengingatkan bahwa apabila nantinya ditemukan bukti adanya dugaan tindak pidana dalam penerbitan maupun penggunaan dokumen yang dipersoalkan, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan secara independen.

Ia menilai kemungkinan pertanggungjawaban pidana tidak boleh dikesampingkan. Termasuk apabila dalam proses penyidikan ditemukan unsur kesengajaan, keterlibatan pihak lain, maupun keuntungan yang diperoleh dari perbuatan yang terbukti melanggar hukum.

Begitu pula dengan kemungkinan pengembalian fasilitas atau keuntungan yang diperoleh dari jabatan publik. Menurutnya, hal tersebut harus ditentukan berdasarkan dasar hukum dan pembuktian yang sah, bukan semata-mata asumsi politik.

Husen memandang polemik Gibran berpotensi menjadi momentum penting bagi perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

Ia berharap DPR RI tidak kehilangan keberanian dalam menjalankan fungsi pengawasan, sementara lembaga peradilan dan aparat penegak hukum tetap bekerja berdasarkan hukum dan bukti.

Apabila proses konstitusional berujung pada pemberhentian Wakil Presiden, mekanisme pengisian jabatan selanjutnya harus mengikuti ketentuan UUD 1945.

Persoalan Gibran, lanjut Husen tidak cukup diselesaikan dengan mundur dari jabatan. Pertanggungjawaban atas dugaan persoalan administrasi maupun kemungkinan pelanggaran hukum harus ditempatkan dalam koridor hukum yang berlaku.

“Ini bukan hanya soal siapa yang menjadi Wakil Presiden. Ini soal bagaimana konstitusi ditegakkan. Mundur dari jabatan bukan berarti seseorang otomatis bebas dari pertanggungjawaban hukum,” tutup sang Destroyer.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.