SENGKETA ASET PEMKOT BITUNG MEMANAS: Kuasa Hukum Ultimatum Penutupan Kantor Disnaker dan Dishub, Tuding Pemkot Serobot Lahan Ber-SHM

oleh -44 Dilihat
oleh

Ki-ka: Kuasa Hukum James Tuwo, Walikota Hengky Honandar dan Eddy Gunawan pose bersama usai pertemuan.(Foto:Ist)

MANADO – Ketegangan antara pemilik lahan sah dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung memasuki babak baru. Pemilik lahan, Eddy Gunawan Winarta, melalui kuasa hukumnya, memberikan ultimatum keras kepada Pemkot Bitung. 

Mereka menuntut penyerahan secara sukarela atas dua lokasi yang selama puluhan tahun digunakan sebagai kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Perhubungan (Dishub) di Manembo-Nembo, Bitung.

Kuasa hukum Eddy Gunawan, James Bastian Tuwo, SH, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lagi menoleransi sikap Pemkot yang dinilai tidak serius dalam menyelesaikan sengketa aset ini. Dalam waktu dekat, pihak pemilik lahan berencana melakukan tindakan tegas dengan menutup dan memagari area perkantoran tersebut.

“Kami akan memagari dan mengambil kembali tanah milik klien kami. Pemkot Bitung harus tahu diri, selama puluhan tahun mereka memakai lahan ini tanpa alas hak yang sah,” tegas James saat dikonfirmasi, Selasa (3/11/2026).

James menegaskan, dasar penuntutan ini bukan tanpa alasan. Pihak pemilik lahan memiliki bukti otentik berupa dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Bitung. Berdasarkan dokumen yang dihimpun, hak milik tersebut tercatat dalam SHM Nomor 458 dan 457/Manembo-Nembo, dengan luas lahan masing-masing mencapai 2.000 meter persegi.

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 71/2019 dan 72/2019 yang diterbitkan pada 16 Agustus 2019 lalu secara eksplisit menyebutkan Eddy Gunawan Winarta sebagai pemilik sah. Ironisnya, di atas tanah berlegalitas kuat tersebut, Pemkot Bitung justru mendirikan fasilitas publik dan menjalankan roda pemerintahan kecamatan/dinas tanpa adanya perjanjian atau izin dari pemilik.

Bahkan persoalan ini bukan sekadar sengketa perdata biasa. Pemilik lahan telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan dan penyalahgunaan kewenangan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Utara.

Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Polda Sulut, penyidik tengah mendalami laporan pengaduan tersebut. 

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor 56/VI/2026/DITRESKRIMUM itu menyangkut dugaan tindak pidana “Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain”.

“Penyidik dari Subdit I (Kamneg) telah melakukan pemeriksaan dan penelitian. Proses hukum sedang berjalan untuk menentukan apakah kasus ini dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar sumber resmi di kepolisian.

Alih-alih menempuh jalur musyawarah yang berlarut-larut, pihak kuasa hukum memilih langkah konfrontatif namun legal. Mereka menilai Pemkot Bitung telah mencederai hak konstitusional warga negara dengan menguasai lahan secara paksa selama bertahun-tahun.

“Kami berharap Pemkot menyerahkan secara sukarela kepada pemilik. Jangan tunggu kami menutup dan memagari lokasi. Selama ini klien kami sangat dirugikan karena asetnya dipakai tanpa izin,” pungkas James.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.